Suara Muria (18/06/2014)
PATI- Mendekati datangnya Bulan Ramadhan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) meningkatkan pengawasan terhadap distribusi LPG 3 kg. Pernyataan itu diungkapkan Kepala Disperindag Kab. Pati, Riyoso kemarin. Dia mengatakan, pihaknya saat ini mulai melakukan sejumlah sidak terutama untuk melakukan pengawasan LPG Melon. Dia berharap masyarakat turut mengawasi.
"Kalau memang ada hal yang kurang baik silahkan laporkan kepada kami untuk kami tindaklanjuti," tegas Riyoso, kemarin. Dicontohkannnya ketika masyarakat mendapati adanya pangkalan yang menjual LPG dengan berat yang tidak sesuai standar, maka bersama-sama Pemerintah Desa masyarakat dapat melaporkan hal tersebut.Sehingga Disperindag dapat mengambil tindakan tegas.
"HAnya saja kami memang tidak biosa memberikan sanksi secara langsung kepada pangkalan. Seperti sanksoi pengurangan kuota. Pasalnya kami memiliki keterbatasan wewenang," imbuhnya. Kewenangan pemberian sanksi itu, lajutnya merupakan wewenang pertamina. Hanya saja, Disperindag dapat merekomendasikan pemberian sanksi selama dikuatkan adanya laporan dan saksi.
"Untuk itulah dalam upaya penataan distribusi LPG dan pangkalan itu sebenarnya tidak cukup dari kami semata. Karena selain dari Pemkab ada juga peran kuat dari Pertamina dan agen," tegasnya. Seme8,7 juta tabung ntara itu untuk kuota tahun 2014 ini, Riyoso menjelaskan Kabupaten Pati mendapat jatah sebanyak 8,7 juta tabung. Jumlah tersebut mengalami penambahan kuota sebanyak 700 ribu tabung bila dibandingkan tahun sebeleumnya. "Namun sebenarnya jumlah tersebut kurang cukup memadai mengingat kami mengusulkan kebutuhan LPG melon sebanyak 11 juta.
sumber ilustrasi gambar: www.tempo.co
PATI- Mendekati datangnya Bulan Ramadhan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) meningkatkan pengawasan terhadap distribusi LPG 3 kg. Pernyataan itu diungkapkan Kepala Disperindag Kab. Pati, Riyoso kemarin. Dia mengatakan, pihaknya saat ini mulai melakukan sejumlah sidak terutama untuk melakukan pengawasan LPG Melon. Dia berharap masyarakat turut mengawasi.
"Kalau memang ada hal yang kurang baik silahkan laporkan kepada kami untuk kami tindaklanjuti," tegas Riyoso, kemarin. Dicontohkannnya ketika masyarakat mendapati adanya pangkalan yang menjual LPG dengan berat yang tidak sesuai standar, maka bersama-sama Pemerintah Desa masyarakat dapat melaporkan hal tersebut.Sehingga Disperindag dapat mengambil tindakan tegas.
"HAnya saja kami memang tidak biosa memberikan sanksi secara langsung kepada pangkalan. Seperti sanksoi pengurangan kuota. Pasalnya kami memiliki keterbatasan wewenang," imbuhnya. Kewenangan pemberian sanksi itu, lajutnya merupakan wewenang pertamina. Hanya saja, Disperindag dapat merekomendasikan pemberian sanksi selama dikuatkan adanya laporan dan saksi.
"Untuk itulah dalam upaya penataan distribusi LPG dan pangkalan itu sebenarnya tidak cukup dari kami semata. Karena selain dari Pemkab ada juga peran kuat dari Pertamina dan agen," tegasnya. Seme8,7 juta tabung ntara itu untuk kuota tahun 2014 ini, Riyoso menjelaskan Kabupaten Pati mendapat jatah sebanyak 8,7 juta tabung. Jumlah tersebut mengalami penambahan kuota sebanyak 700 ribu tabung bila dibandingkan tahun sebeleumnya. "Namun sebenarnya jumlah tersebut kurang cukup memadai mengingat kami mengusulkan kebutuhan LPG melon sebanyak 11 juta.
sumber ilustrasi gambar: www.tempo.co
0 Komentar