Pemerintah Kabupaten Pati akan mengaktifkan penggunaan aplikasi Sistem Informasi dan Managemen Daerah (SIMDA), dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Desa. Penerapan program tersebut, agar pengelolaan dan penggunaan Dana Desa lebih dapat transparans, serta untuk menghindari penyalahgunaan.

Saat membuka Bimbingan Teknis Aplikasi Tata Kelola Keuangan Desa (SIMDA Desa) Bagi Aparatur Desa, di Pendopo Kabupaten Pati, Jumat siang kemarin (5/2), Bupati Pati Haryanto mengatakan, Pemkab Pati siap mengadakan pelatihan secara berkala untuk seluruh Kepala Desa dan perangkatnya, dengan mendatangkan tenaga ahli. Sehingga usai pelatihan, dapat benar-benar mengoperasikan aplikasi SIMDA berbasis Informatika Teknologi (IT).

“Anggaran Dana Desa ini sangat besar dan membutuhkan keterampilan dan keprofesionalan untuk mengelolanya. Karenanya, kami akan mengadakan pelatihan mulai 10-20 Februari 2015 secara bertahap bagi seluruh kepala desa dan perangkatnya,” tuturnya kepada 800 orang peserta pelatihan yang merupakan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan satuan BPD.  Bupati Haryanto berharap pelatihan SIMDA, dapat memberikan manfaat bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Minimal bisa menggunakan dana, dan tahu cara melaporkan penggunaan dana, serta dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan terhindar jerat tindak pidana korupsi.

“Dana Desa yang diberikan ini memiliki prinsip yang sama dengan program Noto Projo Mbangun Desa. Artinya, dana yang ada tak hanya habis pakai tapi dikelola untuk ekonomi kreatif, salah satunya bisa lewat BUMDes. Sehingga masyarakat bisa meningkat kesejahteraannya,” terangnya. Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, Bambang Wahyudi menjelaskan, dirinya salut dengan semangat Noto Projo Mbangun Desa Kabupaten Pati yang memiliki semangat juang sama dengan program Nawa Cita khususnya nomor 3, yakni membangun Indonesia dari pinggir (desa) guna menguatkan kerangka NKRI.  

“Kami berharap Kabupaten Pati yang memiliki semangat yang sudah selaras dengan semangat Nawa Cita sejak beberapa tahun lalu bisa sukses dalam mengelola Dana Desa,” katanya. Apalagi, kata Perwakilan BPKP Jateng dan DI Yogyakarta, Bambang Wahyudi, Kabupaten Pati mendapat opini sebagai kabupaten terbaik yang sudah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan anggaran.

sumber berita: pasfmpati.com

sumber ilustrasi gambar: muarakaman.wordpress.com