Terlepas dari adanya tekanan-tekanan tertentu, namun cara-cara menyimpang itu merupakan pengingkaran  terhadap kejujuran nurani. Jangan gadaikan UN dengan sikap tidak jujur. Jujur mengakui ketidak lulusan akan lebih baik daripada meluluskan dengan cara yang curang. Kebohongan dalam UN justru menjadi bumerang. Kualitas pendidikan dan lulusan akan menjadi  taruhan, karena praktik rekayasa itu hanya menghasilkan prestasi semu. dikelas, siswa diajari selalu berbuat jujur, tetapi ketika berhadapan dengan UN banyak pendidik yang malah berbuat tidak jujur.
UN merupakan investasi yang mahal. Pemerintah menganggarkan Rp. 562 miliar untuk pelaksanaan dari tingkat SD hingga SMA atau yang setara. Maka kita berharap UN bukan sekadar untuk mengukur prestasi siswa, kepala sekolah, guru, orang tua, dan dinas pendidikan. Pencapaian UN akan menunjukkan kualitas pendidiknya sudahkah mengajar dengan baik, apakah bahan pengajarannya telah memenuhi standar kualitas? Apakah siswa telah sungguh-sungguh memahami materi, dan mampu mengerjakan soal dengan baik?
Kejujuran menjadi isu sentral, sehingga Mendiknas M. Nuh dan Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP) menggalang pakta integritas. BSNP pun mengancam, sekolah yang melakukan kecurangan akan dibatalkan hasil UN-nya. Kita pahami, kejujuran sebagai investasi untuk mencetak bangsa yang bermartabat. UN bisa dijadikan tolok ukur kejujuran suatu bangsa. Bangsa yang jujur akan menghasilkan masyarakat yang jujur. Kondisi itu akan menghasilkan pemimpin yang jujur, barang tentu dipilih oleh rakyat yang jujur.