Pemkab Pati memastikan tidak akan mencairkan dana bantuan hibah bagi lembaga yang tidak berbadan hukum. Namun, untuk bantuan sosial (Bansos), Bupati Pati Haryanto menyatakan, tetap mencairkan.

‘’Bantuan hibah dengan Bansos lain dari sisi regulasinya. Kalau Bansos saat ini masih bisa jalan dan tidak ada masalah,’’ ujarnya saat ditemui Suara Merdeka, baru-baru ini.

Menurutnya, Pemkab masih mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD.

Munculnya Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 900/4627/SJ tentang Dana Hibah dan Bansos justru membuat kebingungan pemerintah daerah. ‘’SE Mendagri malah membingungkan dan akhirnya ditarik kembali.

Kami tetap mengacu pada UU No 23 tahun 2015,’’ tandasnya. Atas dasar tersebut, Haryanto mengaku tidak berani mengambil sikap sendiri. Karena itu akan berdampak hukum. Sejauh ini, sejumlah lembaga kemasyarakatan, terutama lembaga pendidikan mengeluhkan ketidakcairan bantuan hibah. Padahal, secara formal mereka bukan lembaga abal-abal yang tanpa badan hukum.

‘’Kalau lembaga sekolah itu bantuannya berupa hibah, demikian juga lembaga keagamaan. Jadi, kalau belum sesuai dengan aturan UU No 23 tahun 2015, ya kami tetap tidak bisa mencairkan,’’ katanya.

Hanya, khusus untuk lembaga keagamaan, pihaknya tetap dapat memberikan bantuan melalui bantuan keuangan ke pemerintah desa yang diperuntukkan bagi tempat ibadah. Bantuan itu sudah disalurkan secara bertahap. Sementara, mengenai serapan APBD, bupati menyatakan, di Pati tidak ada masalah.

Serapan anggaran pada semester pertama tahun ini mencapai 54%. Saat ini, diperkirakan bertambah seiring berjalannya lelang konstruksi maupun pengadaan barang dan jasa yang hampir selesai. “Insya Allah untuk evaluasi triwulan berikutnya bisa semakin besar,’’ lanjutnya.

sumber berita: suaramerdeka.com

sumber ilustrasi gambar: www.rmoljakarta.com