Kaget Tunjangan Perangkat Masuk APBD
Karena itu, sikap kaget Tasiman tersebut memang patut dipertanyakan. Pasalnya, sekali lagi dia menegaskan bahwa APBD tidak akan mampu untuk mengakomodir anggaran tersebut. "Alokasi dana TPAPD ini menyedot anggaran APBD begitu banyak. Saya hanya khawatir tidak bisa terealisasi," tegasnya. Termasuk juga apa yang dikatakan Tasiman bahwa demo atau aksi yang dilakukan PPDI, bukan menjadi alasan untuk mengakomodir keinginan dikabulkannya tuntutan itu. Pasalnya masih banyak hal lain yang menyedot anggaran APBD 2011. Dua contoh penyedotan anggaran yang cukup besar tahun ini adalah pemilukada yang akan digelar pada Juli mendatang, dan perbaikan infrastruktur jalan. "Tidak masalah jika PPDI menggelar aksi unjuk rasa. Hal tersebut dilindungi undang-undang. Tapi bukan berarti pemerintah harus mengakomodir keinginan mereka. Jika keuangan kita mampu, mau dianggarkan dari mana," paparnya. Tasiman mengkhawatirkan jika TPAPD itu dikabulkan, akan menimbulkan permasalahan baru di Kabupaten Mina Tani ini. Karena APBD 2011 tidak mungkin bisa mencukupi kebutuhan atau keinginan para perangkat desa."Makanya saya tidak menjamin TPAPD dapat dialokasikan pada tahun 2011 ini," tegasnya. Berbeda dengan keterangan Tasiman, Ketua DPRD Pati Sunarwi mengatakan jika anggaran TPAPD itu sudah disepakati dan akan diparipurnakan. Untuk itu, pemerintah daerah harus merealisasikan keputusan yang dibuat. "Pasalnya keputusan tertinggi pemerintahan berada dalam rapat paripurna. Kenapa tidak mempersoalkan sebelum penandatanganan dilakukan. Jika ada pejabat lain yang masih mempermasalahkan keputusan ini, ya silahkan. Akan tetapi keputusan telah dibuat dan tidak bisa diubah," tandasnya. Sunarwi mengaku jika pihaknya sebelumnya telah mengadakan pertemuan dengan eksekutif terkait masalah itu. Dan semua juga sudah disetujui." Kami telah melakukan perhitungan secara cermat dalam APBD 2011. Sehingga semua kebutuhan yang masuk dalam anggaran sudah kami hitung secara seksama," imbuhnya.
