Bupati Bantah Ada Setoran Dana Perjalanan Dinas Untuk Timwas Kabupaten
Penyelenggaraan Pilkades serentak di 219 desa se-Kabupaten Pati, yang tinggal beberapa hari mendatang, mulai dibayang-bayangi isu setoran dana perjalanan dinas. Yakni setoran dari desa yang menyelenggarakan Pilkades kepada Tim Pengawas Pilkades Kabupaten Pati.
Dugaan adanya iuran dari sejumlah desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa untuk wajib setor ke Tim Pengawas Tingkat Kabupaten, mendapat sorotan tajam dari penggiat transparansi keuangan di Pati. Bahkan mereka meminta Kejaksaan, PPATK dan KPK ikut mengawasi pengalokasian dana yang jumlahnya berkisar Rp. 5 hingga Rp 10 juta. Dugaan para penggiat transparansi keuangan di Pati itu dimunculkan, setelah masyarakat mengeluhkan biaya pilkades yang dinilai terlalu tinggi.
Padahal, dalam pelaksanaan pilkades serentak yang akan berlangsung pada hari Sabtu, tanggal 28 Maret 2015 mendatang di 220 desa, pihak Pemkab Pati sudah menyiapkan bantuan anggaran sebesar Rp. 9,7 milyar. Anggaran dari APBD Pati tersebut diskenariokan sebagai bantuan penyelenggaraan pilkades sebesar Rp. 15.000,- per orang yang memiliki hak pilih.
Usai memberikan pembinaan kepada 528 calon Kades, di Salza Pati, Kamis pagi (19/3), Bupati Pati, Haryanto saat dikonfirmasi membatah isu dan dugaan tersebut, dan meminta masyarekat supaya melapor kejadian tersebut ke aparat penegak hukum.
“Itu tidak benar. Kalau memang ada anggaran untuk bantuan ya kita bantukan. Kalau bener ya kita serahkan semua kepada desa. Jadi bantuan senilai Rp.9 Milyar itu kita peruntukkan kepada desa. Kalau ada penarikan atau pemotongan dana itu enggak bener itu. Jujur kalau desa itu masih ada kekurangan, masih ada suadaya, baik dari masyarakat maupun dari Pemdes, itu aturannya membolehkan, tapi kalau potong memotong itu enggak bener,” kata Bupati Pati, Haryanto.
Menurut Bupati Haryanto, untuk perjalanan dinas Timwaskab sudah dibeayai anggaran dari Pemkab. Sehingga kalau masyarakat mendapat data tersebut untuk segera melaporkan ke penegak hukum. Bupati Haryanto juga akan mengklarifikasi isu dan dugaan tersebut, terhadap para pihak yang disebut-sebut menerima beaya perjalanan dinas. Namun Bupati Haryanto memastikan, aparatnya tidak melakukan pungutan atau menerima setoran beaya perjanalanan dinas yang dikirim panitia pilkades.
sumber berita:pasfmpati.com
sumber ilustrasi gambar: newkabarpati.wordpress.com
