Rancangan PP Persyaratan Tenaga Honorer Beredar (Plt. Sekda: Itu Penipuan)
Padahal Pemerintah Pusat sudah menegaskan pemberlakuan moratorium. Maksudnya, pada 2011-2012 tidak ada pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), sehingga yang mengedarkan fotokopi rancangan PP tersebut besar mempunyai maksud-maksud tertentu. Fotokopi rancangan PP tersebut untuk meyakinkan para tenaga honorer, tetap ada penangkatan sebagai CPNS. Padahal, hal itu sama sekali tidak ada. Mereka harus benar-benar waspada agar jangan mudah dikibuli oknum tertentu yang selama ini telah memanfaatkan tenaga honorer untuk kepentingannya. "Namanya kepentingan, hal itu bisa saja terkait dengan maslah politik ataupun material" Pilkada Apalagi, tegas Desmon Hastiono, saat ini di Pati berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) harus menyelenggarakan pemungutan suara ulang pilkada. Dengan demikian, tidak besar kemungkinan masalah tenaga honorer tersebut dieksploitsi sebagai mesin politik oleh pasangan calon. Bila dugaan itu benar, maka sangat disayangkan kalau sampai ada paangan calon harus menggunakan cara-cara tidak etis seperti itu. Seharusnya menjadi pertimbangan tenaga honorer tersebut adalah para pencari bekerja yang rela mengabdikan diri dengan harpan bisa diangkat menjadi CPNS. Karena itu, ketika ada pihak-pihak terstentu yang menawarkan jasa dengan alasan bisa mengurus pengangkatannya, mereka akan menganggapnya benar ada peluang. Akibatnya, apa saja persyaratannya, termasuk harus membayar sejumlah uang,merekapun rela. Namun sekali lagi Desmon Hastiono menegaskan, rancangan PP seperti itu tidak ada , semua bohong belaka. Karena itu, kepada para tenaga honorer jangan mudah percaya bakal terbitnya PP tersebut,sehingga hati-hati dan jangan mudah dikibuli oknum yang semula menyampaikan fotokopi tersebut.
