Bupati Haryanto Ingatkan Para Delegasi Kawal Aspirasi Masyarakat
(Pati, Gembong) - Bupati Pati Haryanto mengingatkan para delegasi yang mengikuti Forum SKPD untuk konsisten dalam mengawal aspirasi masyarakat. “Aspirasi masyarakat yang lewat Musrenbang kecamatan harus terus dikawal dan diperjuangkan di sini bahkan juga sampai nanti saat berlangsungnya Musrenbang Kabupaten”, pinta Haryanto saat membuka Forum SKPD, kemarin, di DPRD Kabupaten Pati.
Hal itu karena menurut Haryanto Forum SKPD itu sendiri, merupakan sebuah wadah untuk mensinkronisasikan usulan dari delegasi yang hadir dengan SKPD yang ada di tingkat Kabupaten. Forum inilah yang akan menentukan program apa saja yang selanjutnya akan dilakukan termasuk rencana anggarannya dalam APBD.
Yang jelas, lanjut Haryanto, pembangunan yang direncanakan harus berguna bagi kepentingan masyarakat umum bukan kepentingan pribadi atau kelompok. “Saat forum berlangsung, jangan sampai ada pihak yang ngotot ingin usulannya diterima karena ada unsur kepentingan pribadi dan kelompok. Sebabnya, pembangunan kita harus sesuai dengan visi misi dan skala prioritas yang ada,” paparnya.
Jika nantinya ada usulan pembangunan atau kegiatan kerja yang memang belum terakomodasi, Pemkab akan tetap mengusahakan pendanaan ke tingkat provinsi dan nasional. “Dengan catatan program yang diusulkan memang urgen,” tuturnya mengingatkan.
Lebih lanjut Bupati juga mengingatkan bahwa program dadakan atau sekadar ingin dilakukan tidak mungkin bisa diwujudkan karena harus ada perencanaan yang matang sehingga jika anggaran APBD tidak bisa mencukupi, kami bisa langsung mengusulkan ke tingkat provinsi atau nasional,” terangnya.
Seperti saat mengadakan perencanaan pembangunan Jembatan Sampang tahun 2015 ini. Hal itu, menurut Bupati, telah sesuai dengan keputusan forum di tahun 2014 dan juga berdasarkan usulan yang tidak hanya dari SKPD tapi juga tokoh masyarakat. “Alhamdulillah akhirnya pembangunan Jembatan Sampang dilaksanakan tahun 2015 ini dengan nilai anggaran puluhan miliar dan merupakan hasil kerjasama antara Pemkab dengan Provinsi”, jelasnya.
Ia pun berharap hasil usulan forum ini sesuai dengan anggaran daerah karena masih banyak yang harus dipenuhi dan memang harus dilakukan secara bertahap. “Selain itu program-program yang ada harus bisa menjadi problem solver bagi masyarakat, tentunya dengan tidak meninggalkan prinsip skala prioritas, mengingat keterbatasan anggaran kita,” terangnya.
sumber berita dan ilustrasi gambar: pasfmpati.com
