Pemkab Alokasikan Rp. 21 M.
Untuk kebutuhan pelaksanaan pilkada ulang yang akan dipergunakan KPU, alokasinya Rp. 18 milyar.
Sebanyak Rp. 10 milyar diplot untuk putaran prtama dan Rp. 8 miliar untuk yang kedua. Adapun selebihnya dialokasikan untuk menyokong kegiatan pengamanan, Panwas Pilakada dan Linmas.
Menurutnya, Pemkab sebagai fasilitator memprioritaskan penganggaran pilakada ulang, pasalnya, itu menjadi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang wajib dilaksanakan.
Desmon menyatakan, alokasi anggaran sebesar itu tidak mengurangi plot anggaran program dan kegiatan di SKPD.Alokasinya diambilkan dari plot anggaran pengadan CPNS tahun ini yang tidak jadi dilaksanakan.
"Kebijakan moratorium pengadaan CPNS menjadikan anggaran pilakada ulang tidak perlu memangkas anggaran di SKPD-SKPD pada APBD perubahan,"jelasnya.
Segera dibahas
Selain tertolong oleh kebijakan moratorium CPNS dan Pemerintah Pusat, Pemkab juga tidak terlalu pusing lantaran lantaran dasna untuk tambahan penghasilan dari APjBD tidak jadi diberikan kepada guru yang telah mengantongi sertifikasi.
"Total dari dua alokasi anggaran yang tidak diralisasikan itu seskitar Rp. 23 milyar.Sehingga alokasi untuk pilkada tidak perlu mengambil murini 2012, "ungkap Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Edi Suwanto yang mendampingi Plt Sekda dalam menghadiri acar tersebut.
Berkait anggaran itu, pihaknya telah mengajikan ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD untuk segera dibahas. Dijadwalkan, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)dibahas, Rabu (21/9).
Melihat kondisi politik yang tidak menentu belakangan ini, Pemkab juga telah mempersiapkan antisipasi jika pembahasan anggaran berlarut-larut sehingga dikhawatirkan melampau jadwal pilkada ulang yang dijakwalkan KPU. Pihaknya akan menempuh kebijakan lain, yakni mengeluarkan regulari mendahului anggaran berupa Peraturan Bupati (PerBup).
Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Sukawi menyatakan , pihaknya turut mendorong KPU Pusat untuk memberikan petunjuk teknis. Harapanya, dalam pekan ini juknis segera diturunkan dan rencana tahapan yang disusun KKPU Pati bisa segera disesuaikan .
Sebanyak Rp. 10 milyar diplot untuk putaran prtama dan Rp. 8 miliar untuk yang kedua. Adapun selebihnya dialokasikan untuk menyokong kegiatan pengamanan, Panwas Pilakada dan Linmas.
Menurutnya, Pemkab sebagai fasilitator memprioritaskan penganggaran pilakada ulang, pasalnya, itu menjadi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang wajib dilaksanakan.
Desmon menyatakan, alokasi anggaran sebesar itu tidak mengurangi plot anggaran program dan kegiatan di SKPD.Alokasinya diambilkan dari plot anggaran pengadan CPNS tahun ini yang tidak jadi dilaksanakan.
"Kebijakan moratorium pengadaan CPNS menjadikan anggaran pilakada ulang tidak perlu memangkas anggaran di SKPD-SKPD pada APBD perubahan,"jelasnya.
Segera dibahas
Selain tertolong oleh kebijakan moratorium CPNS dan Pemerintah Pusat, Pemkab juga tidak terlalu pusing lantaran lantaran dasna untuk tambahan penghasilan dari APjBD tidak jadi diberikan kepada guru yang telah mengantongi sertifikasi.
"Total dari dua alokasi anggaran yang tidak diralisasikan itu seskitar Rp. 23 milyar.Sehingga alokasi untuk pilkada tidak perlu mengambil murini 2012, "ungkap Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Edi Suwanto yang mendampingi Plt Sekda dalam menghadiri acar tersebut.
Berkait anggaran itu, pihaknya telah mengajikan ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD untuk segera dibahas. Dijadwalkan, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)dibahas, Rabu (21/9).
Melihat kondisi politik yang tidak menentu belakangan ini, Pemkab juga telah mempersiapkan antisipasi jika pembahasan anggaran berlarut-larut sehingga dikhawatirkan melampau jadwal pilkada ulang yang dijakwalkan KPU. Pihaknya akan menempuh kebijakan lain, yakni mengeluarkan regulari mendahului anggaran berupa Peraturan Bupati (PerBup).
Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Sukawi menyatakan , pihaknya turut mendorong KPU Pusat untuk memberikan petunjuk teknis. Harapanya, dalam pekan ini juknis segera diturunkan dan rencana tahapan yang disusun KKPU Pati bisa segera disesuaikan .
Komentar (0)
Tuliskan Komentar Anda
