Program Pemerintah Tetap Jalan
'Perubahan APBD sebatas tambah atau kurang plus alokasi pemilukada ulang. SEhingga kegiatan untuk pelayanan kepada masyarakt yang ada , ya tetap berjalan sebagaimana mestinya,"terangnya.
Mengenai program yang mendesak dilaksanakan, seperti pemilukada dan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID), menurutnya, tidak ada persoalan. Pihaknya akan berupaya persetujuan bisa segera terlaksana.
Bila dibiarkan begitu saja tanpa ada persetujuan, maka bisa terjadi permasalahan yang serius dikemudian hari."Untuk pengajuan dan pengusulan APjBD Perubahan sudah kami lakukan. Namun rapat telah dijadwalkan gagal itu bukan karena kami " jelasnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun para anggota DPjRJD absen saat Rapat Paripurna disebabkan tidak adanya Penjabat Bupat (Pj) dan meragukan status Plt Bupati, Kondisi itu yang membuat DPRD berhati-hati dalam penesahan APBD Perubahan .
"Gagal atau jalan , itu kewenangan DPRD yang memiliki tugas menentukan budgeting. Kami sebatas mengajukan APBD Perubahan dan semua prosedurnya sudah dilalui sebagaimana mesinya,"tegasnya.
Terpisah, Anggota KPU Pati Endro Jatmiko mengaku, saat ini tidak terpengaruh dengan belum jelasnya persetujuan APBD Perubahan yang didalamnya terdapat anggaran pemilukada ulang. "Kami masih menjalankan tahapan . Karena hingga saat ini belum terkendla menenai anggaran. Jika nanti kami menemui kesulitan, kami akan konsultasikan dengan KPU Provinsi Jateng, ' bebernya.
Mengenai program yang mendesak dilaksanakan, seperti pemilukada dan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID), menurutnya, tidak ada persoalan. Pihaknya akan berupaya persetujuan bisa segera terlaksana.
Bila dibiarkan begitu saja tanpa ada persetujuan, maka bisa terjadi permasalahan yang serius dikemudian hari."Untuk pengajuan dan pengusulan APjBD Perubahan sudah kami lakukan. Namun rapat telah dijadwalkan gagal itu bukan karena kami " jelasnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun para anggota DPjRJD absen saat Rapat Paripurna disebabkan tidak adanya Penjabat Bupat (Pj) dan meragukan status Plt Bupati, Kondisi itu yang membuat DPRD berhati-hati dalam penesahan APBD Perubahan .
"Gagal atau jalan , itu kewenangan DPRD yang memiliki tugas menentukan budgeting. Kami sebatas mengajukan APBD Perubahan dan semua prosedurnya sudah dilalui sebagaimana mesinya,"tegasnya.
Terpisah, Anggota KPU Pati Endro Jatmiko mengaku, saat ini tidak terpengaruh dengan belum jelasnya persetujuan APBD Perubahan yang didalamnya terdapat anggaran pemilukada ulang. "Kami masih menjalankan tahapan . Karena hingga saat ini belum terkendla menenai anggaran. Jika nanti kami menemui kesulitan, kami akan konsultasikan dengan KPU Provinsi Jateng, ' bebernya.
Komentar (0)
Tuliskan Komentar Anda
