Kades Diminta Tak Terpancing Aksi PPDI
" Tuntutan agar TPAPD diberikan langsung kepada perangkat desa melalui rekening pribadi jelas menyinggung kami. Keinginan itu juga tidak sesuai aturan, karena prinsipnya setiap kucuran danan dari APBD atau APBN harus masuk ke rekening pemerintah desa (pemdes), bukan pribadi kades atau perangkat desa, "tandasnya.
Aksi tandingan
Pihaknya bersama Paguyuban Kades dan Perangkat Desa se Kabupaten Pati (Pasopati), kemarin mengurungkan niatnya untuk menggelar aksi tandingan.
Itu lantaran mereka tidak ingin terjebak dalam pusaran politik praktis yang dipraktikan organisasi kepala desa dan perangkat desa lainnya.
Ketua Umum Pasopati, Nabiyanto, S.H. menyerukan kepada semua anggotanya untuk menahan diri.Pasalnya, banyak pihak yang berkhianat dengan kesepakatan sebelumnya.
"Sebelumnya sudah ada pembicaraan antara kami Parade Pasopati, dan PPDI soal tuntutan kenaikan TPAPD. Tetapi perjuangannya tidak dengan ditumpangi kepentingan politik, "ujarnya.
Terpisah, Ketua I PPDI Pati, Solkan menepis anggapan, perangkat desa tidak menjaling hubungan baik dengan kades dalam menjalankan roda pemerintahan desa.
Menurutnya ,dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 72 Tahun 2005 disebutkan, pemerintah desa dipimpin kades dan dibantu perangkat desa.
"Secara struktur birokrasi kami dengan kades memang tidak bisa dipisahkan. Tetapi, itu tidak menghambat kebebasan kami untuk berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pendapat. jadi harus dibedakan hubungan internal dan eksternal kami dengan kades, "ucapnya.
Dia mewakili PPDI, juga menyampaikan permintaan maag atas ungkapan sejumlah orator dalam unjuk rasa yang menyinggung perasaan kades. Pernyataan tersebut terlontar karena emosi sesaat dan bukan merupakan sikap kelembagaan.
Pihaknya juga menolak perjuangannya selama ini sarat muatan politik .
Justru PPDI berjuang secara mandiri tanpa kades karena kepentingan tidak pernah terakomodasi dalam perjuangan Pasopati dan Parade Pasopati.
Aksi tandingan
Pihaknya bersama Paguyuban Kades dan Perangkat Desa se Kabupaten Pati (Pasopati), kemarin mengurungkan niatnya untuk menggelar aksi tandingan.
Itu lantaran mereka tidak ingin terjebak dalam pusaran politik praktis yang dipraktikan organisasi kepala desa dan perangkat desa lainnya.
Ketua Umum Pasopati, Nabiyanto, S.H. menyerukan kepada semua anggotanya untuk menahan diri.Pasalnya, banyak pihak yang berkhianat dengan kesepakatan sebelumnya.
"Sebelumnya sudah ada pembicaraan antara kami Parade Pasopati, dan PPDI soal tuntutan kenaikan TPAPD. Tetapi perjuangannya tidak dengan ditumpangi kepentingan politik, "ujarnya.
Terpisah, Ketua I PPDI Pati, Solkan menepis anggapan, perangkat desa tidak menjaling hubungan baik dengan kades dalam menjalankan roda pemerintahan desa.
Menurutnya ,dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 72 Tahun 2005 disebutkan, pemerintah desa dipimpin kades dan dibantu perangkat desa.
"Secara struktur birokrasi kami dengan kades memang tidak bisa dipisahkan. Tetapi, itu tidak menghambat kebebasan kami untuk berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pendapat. jadi harus dibedakan hubungan internal dan eksternal kami dengan kades, "ucapnya.
Dia mewakili PPDI, juga menyampaikan permintaan maag atas ungkapan sejumlah orator dalam unjuk rasa yang menyinggung perasaan kades. Pernyataan tersebut terlontar karena emosi sesaat dan bukan merupakan sikap kelembagaan.
Pihaknya juga menolak perjuangannya selama ini sarat muatan politik .
Justru PPDI berjuang secara mandiri tanpa kades karena kepentingan tidak pernah terakomodasi dalam perjuangan Pasopati dan Parade Pasopati.
Komentar (0)
Tuliskan Komentar Anda
