Permohonan Jamkesda, Perlu Pengawasan Ketat
Bupati Tasiman, dalam kesempatan kopi pagi di rumah dinasnya meminta para Camat mengoptimalkan pengawasan di tingkat desa agar Jamkesda tepat sasaran. Alokasi anggaran Jamkesda sebesar Rp. 5miliar untuk Kabupaten Pati tergolong paling tinggi se-Jawa Tengah. Tapi masih ada tunggakan Jamkesda yang belum terbayar mencapai Rp. 2milyar.
Direktur RSUD RAA Soewondo - Subawi dalam kesempatan yang dihadiri pimpinan SKPD dan camat se Kabupaten Pati menjelaskan, tiap hari RSUD RAA Suwondo menerima lima pengaduan tentang pengajuan Jamkesda. “Bila ini dibiarkan terus akan mengganggu cash flow rumah sakit dan pembelian obat-obatan akan terhambat”, keluhnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati - Edi Sulistiyono menjelaskan, dana Rp. 5 miliar yang ada sekarang selain untuk Jamkesda, juga untuk layanan Puskesmas Gratis. “Sehingga wajar nilainya kelihatan besar dibanding kabupaten lain”, tuturnya.
Kepala Dinas Kesehatan – Edi Sulistiyono menilai masalah Jamkesda, berawal dari ketidaksesuaian data BPS dengan data di lapangan. Data Jamkesmas maupun Jamkesda bersumber dari data yang dimiliki BPS.
“Bila ada pengaduan, kami tetap melakukan verifikasi lapangan. Kendala lain yang muncul, karena kurangnya tenaga untuk melakukan verifikasi. Saat ini Dinkes Pati baru memiliki empat tim verifikasi.”, ujarnya.(*)
Direktur RSUD RAA Soewondo - Subawi dalam kesempatan yang dihadiri pimpinan SKPD dan camat se Kabupaten Pati menjelaskan, tiap hari RSUD RAA Suwondo menerima lima pengaduan tentang pengajuan Jamkesda. “Bila ini dibiarkan terus akan mengganggu cash flow rumah sakit dan pembelian obat-obatan akan terhambat”, keluhnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati - Edi Sulistiyono menjelaskan, dana Rp. 5 miliar yang ada sekarang selain untuk Jamkesda, juga untuk layanan Puskesmas Gratis. “Sehingga wajar nilainya kelihatan besar dibanding kabupaten lain”, tuturnya.
Kepala Dinas Kesehatan – Edi Sulistiyono menilai masalah Jamkesda, berawal dari ketidaksesuaian data BPS dengan data di lapangan. Data Jamkesmas maupun Jamkesda bersumber dari data yang dimiliki BPS.
“Bila ada pengaduan, kami tetap melakukan verifikasi lapangan. Kendala lain yang muncul, karena kurangnya tenaga untuk melakukan verifikasi. Saat ini Dinkes Pati baru memiliki empat tim verifikasi.”, ujarnya.(*)
Komentar (0)
Tuliskan Komentar Anda
