Pemkab diminta Kontrak Dokter Spesialis
Namun jika hanya dengan sistem kontrak, dikhawatirkan tidak bisa menarik minat para dokter spesialis untuk mendaftar. Karena itu, Pemkab diharuskan menyediakan fasilitas untuk praktik mereka pada sore hari agar dokter yang bersangkutan merasa betah di Pati selama terikat kontrak tersebut. Satu Kompleks Fasilitas dimaksud, ruangan tempat praktik diluar jam dinas lengkap dengan satu kamar tidur dan kamar mandi minimal ukuran 4x8 meter. "Alternatif tersebut sudah lama kami usulkan, tapi hingga sekarang belum mendapat respons," ujarnya. Padahal, jelas Edy Sulistyono, jika Pemkab mempunyai kemauan untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang kesehatan, lokasi untuk penyediaan fasilitas tersebut cukup tersedia. Permasalahannya tinggal siapa yang membangun fasilitas tersebut, pihak rumah sakit atau Pemkab? Berkait dengan lokasi penyediaan tempat praktik dokter kontrak itu, jika dibangun satu kompleks akan sangat tepat. Yakni, diatas tanah bersebelahan dengan markas PMI Cabang Pati, di dusun Karangdowo, Desa Kutoharjo, Kecamatan Pati yang berada dipinggir jalan raya Pati-Tayu sehingga mudah diketahui dengan dijangkau oleh masyarakat. Luas tanah untuk keperluan itu, paling tidak akan mampu menampung tempat praktik dokter kontrak itu hingga 10 ruangan. Disamping itu, lokasi parkir juga cukup tersedia, sehingga mereka akan lebih betah tinggal di Pati bila dibanding sekedar kontrak atau masuk menjadi PNS. alternatif berikutnya, bila kebijakan Kementrian Kesehatan mensyaratkan dokter spesialis yang baru lulus itu ditempatkan didaerah yang belum maksimal, minimal selama tiga tahun. Sebab pada tahun berikutnya, bisa digantikan dokter spesialis lainnya yang baru lulus dari perguruan tinggi. Dengan alternatif penyediaan fasilitas tempat praktik untuk dokter spesialis yang dikontrak ataupun kebijakan dari Kementrian Kesehatan, maka harapan untuk terpenuhinya tenaga dokter spesialis yang bertugas dirumah sakit pemerintah bisa terwujud. Sebab, kenapa jika rumah sakit swasta bisa melakukan kontrak, rumah sakit pemerintah justru sebaliknya?"