Kades Tolak Hibah Motor Dinas
Ketua Umum Pasopati Nabiyanto, SH mengatakan, tidak sedikit pemdes yang tidak kuat menanggung beban biaya operasional kendaraan yang umurnya lebih dari lima tahun. Sedikitnya ada 25 desa yang tidak memiliki bengkok, sehingga mengeluhkan kebijakan tersebut.
Dalam sepekan terakhir penyerahan motor jenis Yamaha Jupiter itu dilakukan secara bertahap. Sejumlah besar pemdes menolak dan enggan menandatangani berita acara hibah. "Ada banyak pemdes yang tidak mau motor kades dihibahkan. Terutama desa-desa yang ada di Kecamatan Pucakwangi dan Winong, hampir sleuruhnya menolak," ujarnya, kemarin.
Pilih Ditarik
Ketua Pasopati telah mengumpulkan anggotanya dan sepakat untuk menolak kebijakan itu. Pihaknya lebih memilih motor dinas kades ditarik ke pemkab dan tidak perlu diserahkan ke desa.
"Kami tidak ingin di desa ada gesekan. Kalau status motor itu milik pemdes berpotensi menimbulkan konflik, karena seluruh perangkat desa atau bahkan BPD bisa menuntut bisa menggunakannya," kata Kades Margoerejo itu.
Dia menilai, pemkab dalam hal ini telalu terburu-buru dalam membuat kebijakan. Sebab, dalam sosialisasi sebelumnya, mayoritas kades menolak itu, namun kebijakan tetap dijalankan.
Setelah itu, Pasopati juga telah mengirim surat keberatan resmi ke Bupati Pati. Namun tidak ada tanggapan dan justru kades-kades diundang untuk menandatangani berita acara hibah. "Kami sepakat ditarik saja daripada pemdes ditambahi beban biaya. Karena selama ini pemdes tidak memiliki sumber pendapatan dan hanya bisa mengakses dana APBD melalui alokasi dana desa (ADD) untuk pembangunan desa," jelasnya.
Dalam sepekan terakhir penyerahan motor jenis Yamaha Jupiter itu dilakukan secara bertahap. Sejumlah besar pemdes menolak dan enggan menandatangani berita acara hibah. "Ada banyak pemdes yang tidak mau motor kades dihibahkan. Terutama desa-desa yang ada di Kecamatan Pucakwangi dan Winong, hampir sleuruhnya menolak," ujarnya, kemarin.
Pilih Ditarik
Ketua Pasopati telah mengumpulkan anggotanya dan sepakat untuk menolak kebijakan itu. Pihaknya lebih memilih motor dinas kades ditarik ke pemkab dan tidak perlu diserahkan ke desa.
"Kami tidak ingin di desa ada gesekan. Kalau status motor itu milik pemdes berpotensi menimbulkan konflik, karena seluruh perangkat desa atau bahkan BPD bisa menuntut bisa menggunakannya," kata Kades Margoerejo itu.
Dia menilai, pemkab dalam hal ini telalu terburu-buru dalam membuat kebijakan. Sebab, dalam sosialisasi sebelumnya, mayoritas kades menolak itu, namun kebijakan tetap dijalankan.
Setelah itu, Pasopati juga telah mengirim surat keberatan resmi ke Bupati Pati. Namun tidak ada tanggapan dan justru kades-kades diundang untuk menandatangani berita acara hibah. "Kami sepakat ditarik saja daripada pemdes ditambahi beban biaya. Karena selama ini pemdes tidak memiliki sumber pendapatan dan hanya bisa mengakses dana APBD melalui alokasi dana desa (ADD) untuk pembangunan desa," jelasnya.
Komentar (0)
Tuliskan Komentar Anda
