Tunanetra Tuntut Kesejahteraan
Lebih lanjut, dia menjelaskan, kedatangan mereka ke DPRD lantaran beberapa kali menanyakan masalah tersebut ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) tidak pernah mendapatkan penjelasan pasti.
Selain persoalan bantuan perseorangan, mereka juga berharap proposal bantuan pembinaan dan pelatihan kerja yang telah diajukan disetujui. Hal itu sebagai modal ketrampilan bagi para penyandang cacat netra untuk bekerja. "Kami juga seperti warga normal pada umumnya, butuh bekerja dan hidup layak. tetapi selama ini di Pati belum pernah ada perhatian atau pendidikan ketrampilan yang bisa menjadi modal kami untuk hidup," katanya.
sebagian anggota LPPCN yang bekerja sebagai tukang pijat justru mendapatkan bekal pendidikan dan ketrampilan dari Panti Tunanetra di Kudus. Namun ratusan penyandang cacat lainnya belum pernah merasakan hal itu sehingga tidak bisa mencari nafkah sendiri.
"Bagi kami, pendidikan dan ketrampilan kerja itu penting karena kami orang yang hidup dengan keterbatasan. Kalau bukan pemerintah, kami meminta kepada siapa?" tandasnya.
Undang Dinas Sosial
Sekretaris Komisi IV Drs. Moch Ali Chabib berharap para penyandang cacat bersabar sejenak. Pihaknya berjanji dalam waktu tidak terlalu lama akan mengundang Dinsosnakertrans untuk membahas masalah tersebut.
"Kami belum tahu kalau Bapak dan Ibu tidak mengadu kemari. Tuntutan yang disampaikan ini akan kami sampaikan dulu ke Pimpinan Dewan untuk selanjutnya membahas secara khusus dengan Dinsosnakertrans," jelasnya.
Ali Chabib yang meminta audiensi didampingi wakil Ketua Komisi IV Awi menyadari para penyandang cacat itu perly perhatian serius. sebab, hak dan kewajiban mereka sebagai warga juga tidak ada bedabya dari masyarakat normal.
"Masalah ini akan tetap kami kawal. Mudah-mudahan dalam penganggaran ke depan ada alokasi tersendiri untuk pemberdayaan tunanetra," tandasnya.
Selain persoalan bantuan perseorangan, mereka juga berharap proposal bantuan pembinaan dan pelatihan kerja yang telah diajukan disetujui. Hal itu sebagai modal ketrampilan bagi para penyandang cacat netra untuk bekerja. "Kami juga seperti warga normal pada umumnya, butuh bekerja dan hidup layak. tetapi selama ini di Pati belum pernah ada perhatian atau pendidikan ketrampilan yang bisa menjadi modal kami untuk hidup," katanya.
sebagian anggota LPPCN yang bekerja sebagai tukang pijat justru mendapatkan bekal pendidikan dan ketrampilan dari Panti Tunanetra di Kudus. Namun ratusan penyandang cacat lainnya belum pernah merasakan hal itu sehingga tidak bisa mencari nafkah sendiri.
"Bagi kami, pendidikan dan ketrampilan kerja itu penting karena kami orang yang hidup dengan keterbatasan. Kalau bukan pemerintah, kami meminta kepada siapa?" tandasnya.
Undang Dinas Sosial
Sekretaris Komisi IV Drs. Moch Ali Chabib berharap para penyandang cacat bersabar sejenak. Pihaknya berjanji dalam waktu tidak terlalu lama akan mengundang Dinsosnakertrans untuk membahas masalah tersebut.
"Kami belum tahu kalau Bapak dan Ibu tidak mengadu kemari. Tuntutan yang disampaikan ini akan kami sampaikan dulu ke Pimpinan Dewan untuk selanjutnya membahas secara khusus dengan Dinsosnakertrans," jelasnya.
Ali Chabib yang meminta audiensi didampingi wakil Ketua Komisi IV Awi menyadari para penyandang cacat itu perly perhatian serius. sebab, hak dan kewajiban mereka sebagai warga juga tidak ada bedabya dari masyarakat normal.
"Masalah ini akan tetap kami kawal. Mudah-mudahan dalam penganggaran ke depan ada alokasi tersendiri untuk pemberdayaan tunanetra," tandasnya.
Komentar (0)
Tuliskan Komentar Anda
